Tutup Buku Anggaran Pilkada, Bawaslu Kendal Serahkan Laporan Keuangan

Pelaksanaan Pilkada Kendal tahun 2020 sudah selesai dengan dilantiknya Bupati dan wakil Bupati terlantik. Dilantiknya Bupati dan wakil Bupati terpilih juga menandakan segala tahapan Pilkada tahun 2020 sudah selesai, tidak terkecuali keuangan operasional Pengawasan Bawaslu Kendal. Hal itu ditandai dengan sudah ditutupnya buku anggaran dan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan hibah daerah Pilkada tahun 2020 sudah diserahkan. “Kami sudah melaporkan laporan akhir keuangan Bawaslu Kendal yaitu Laporan Akhir Keuangan Hibah Daerah Pilkada tahun 2020 kepada Bupati Kabupaten Kendal terlantik, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal, yang kami laporkan pada tanggal 13 April 2021,” kata Koordinator Sekretariat Bawaslu Kendal Sriwahyuning. Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020 ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Laporan Keuangan ini meliputi jumlah anggaran Pilkada yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kendal, jumlah yang telah direalisasikan, sisa anggaran yang sudah direalisasikan serta operasional keuangan. “Jumlah anggaran yang diperoleh Bawaslu Kendal sebanyak Rp 11.678.000.000,-  telah direalisasikan sebanyak Rp. 9.075.383.000,-. Sehingga sisa anggaran pelaksanaan pengawasan Pilkada tahun 2020 sebanyak Rp 2.602.807.617,-. Sisa dari anggaran yang tidak digunakan sudah kami kembalikan kepada Kas daerah pada tanggal 31 Maret 2021 sedangkan penutupan rekening Pilkada di Bank Jateng tanggal 8 April 2021,” kata Bendahara Bawaslu Kabupaten Kendal Asih Ludfianan. Anggaran Hibah Pilkada 2020 digunakan untuk: (tabel)

1. Honorarium Pengawas Pemilihan daerah
2. Honorarium Kesekretariatan
3. Kelompok Kerja Pengawasan
4. Honorarium Pengelola Keuangan
5. Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor
6. Sewa Kendaraan Oprasional Dan Kendaraan Lainya
7. Pemeliharaan/BBM Kendaraan Operasional
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Pembentukan Pengawas Kecamatan, Pengaws Pemilu Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
10. Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu
11. Advokasi Dan Pendampingan Hukum
12. Sosialisasi Pengawasan Pemilu
13. Rakor/Pelatihan Dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif
14. Kegiatan Sentra Gakkumdu
15. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan
16. Koordinasi Dengan Stakeholder
17. Perjalanan Dinas