Daring KOMISI II DPR RI : Evaluasi dan Proyeksi Program Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025

Kendal, Bawaslu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal mengikuti Rapat Evaluasi dan Proyeksi Program Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 yang dipimpin Komisi II DPR RI secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Senin, 24 November 2025 hingga selesai.

Lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan serapan anggaran yang mendekati target.Bawaslu, dengan total anggaran Rp3,37 triliun, mencatat realisasi hingga 26 November 2025 sebesar 80,27% atau sekitar Rp2,9 triliun. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memproyeksikan serapan anggaran keseluruhan hingga akhir tahun mencapai 84,27%.

Lembaga non-pemilu pun tak kalah gesit.Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memprediksi serapan anggarannya mencapai 99,8% hingga 31 Desember tahun berjalan, didorong oleh peningkatan budaya sadar arsipSementara Ombudsman RI berhasil merealisasikan Rp179 miliar atau 82,02% dari pagu efektifnya per 20 November 2025, dengan proyeksi mencapai 97-100% di akhir tahun, seiring penanganan 21.000 laporan masyarakat, yang masuk.

Sorotan tajam datang dari fraksi-fraksi DPR terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN.Meskipun realisasi pagu dukungan manajemen mencapai 81,78%, Fraksi PDIP menyoroti rendahnya serapan pada Program Pengolahan dan Pelayanan Pertanahan (56%).

Permasalahan agraria dinilai sebagai "masalah klasik dan berulang" yang bersinggungan dengan isu keadilan sosial dan martabat masyarakat adat. Konflik sengketa tanah, seperti yang terjadi di Sumatera Utara, bahkan dilaporkan telah berlarut selama lima tahun tanpa penyelesaian Komisi II mendesak ATR/BPN untuk segera menerapkan mitigasi sistemik terhadap konflik pertanahan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk memerangi mafia tanah.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memaparkan tantangan besar: tingkat kompetensi ASN Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN Untuk mengatasi hal ini, LAN menargetkan 50% ASN kompeten digital pada tahun 2025. Hingga November 2025, 325 instansi telah menerapkan integrated learning.

LAN kini juga terlibat aktif dalam isu strategis nasional, salah satunya ditugaskan menyusun konsep pembagian peran dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, mengacu pada Inpres No. 8 Tahun 2025.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaporkan penurunan total pengaduan dibandingkan tahun pemilu, dengan 616 perkara yang memenuhi syarat pada 2025. Pengaduan didominasi oleh isu rangkap jabatan dan pelanggaran etik DKPP merespons dengan pelantikan 2.028 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dan penguatan kapasitas etik penyelenggara pemilu.