Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kendal Ikuti Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Perkuat Pemahaman Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemilu

Dokumentasi Bawaslu Kendal

Dokumentasi Bawaslu Kendal Ikuti bawaslu Membejarkan Vol.2

Kendal – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu Republik Indonesia, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas dan penguatan pemahaman jajaran pengawas pemilu, khususnya dalam aspek penegakan hukum, penyelesaian pelanggaran administratif, serta pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Pada sesi pertama yang dimulai pukul 10.00 WIB, kegiatan mengangkat tema “Penegakan Hukum, Electoral Justice, dan Tata Kelola Kelembagaan Bawaslu” dengan menghadirkan Fritz Edward Siregar,  akademisi Hukum Tata Negara Universitas Pancasila sekaligus mantan Anggota Bawaslu RI periode 2017–2022.

Melalui materi bertajuk “Titik Rawan Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: Dari Laporan hingga Pelaksanaan Putusan (Refleksi Pemilu 2019 dan 2024)”, Fritz menekankan pentingnya evaluasi terhadap kualitas penanganan pelanggaran administratif pemilu berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024.

Dalam pemaparannya, Fritz mengidentifikasi lima titik rawan yang perlu menjadi perhatian pengawas pemilu, yakni proses penerimaan dan registrasi laporan, ketepatan kualifikasi pelanggaran, kualitas pembuktian, kejelasan putusan, serta efektivitas pelaksanaan putusan.

Menurutnya, penanganan pelanggaran administratif tidak cukup hanya menghasilkan putusan, tetapi juga harus memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan proses penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya prinsip imparsialitas, kepastian hukum, keadilan prosedural, serta ketepatan penerapan kewenangan dalam setiap proses penanganan dugaan pelanggaran.

Sementara itu, pada sesi kedua yang dimulai pukul 13.00 WIB, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan klaster “Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, dan Tahapan Lanjutan”. Sesi ini menghadirkan I Gusti Putu Artha,  mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2007–2012.

Dalam materi “Problematika Tata Kelola Penghitungan dan Rekapitulasi Suara: Integritas Hasil, Akuntabilitas Penetapan, dan Kepastian Hukum Pemilu”, I Gusti Putu Artha menguraikan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya berkaitan dengan integritas penyelenggara di tingkat bawah, akurasi data pemilih, pemenuhan hak pilih masyarakat, pengawasan rekapitulasi suara, serta optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Ia menyoroti pentingnya independensi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagai fondasi untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Penguatan pengawasan pada tahapan rekapitulasi, terutama di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), juga menjadi perhatian agar proses penghitungan dan penetapan hasil dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, pembahasan mengenai kesesuaian data pemilih serta penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi suara menjadi bagian penting untuk mendorong kepastian hukum dan mencegah munculnya persoalan pada tahapan pemilu.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Kendal dalam kedua sesi pembelajaran tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi pengawasan pemilu secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, berbagai materi, evaluasi, dan pengalaman penanganan persoalan kepemiluan diharapkan dapat menjadi bekal bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat pemahaman terhadap regulasi, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan kelembagaan.

Dengan penguatan pengetahuan dan kompetensi tersebut, Bawaslu Kabupaten Kendal terus berupaya mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, transparan, dan berkeadilan guna menjaga kualitas demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

[BK]