Bawaslu Kendal Jadi Lokasi FGD Raperda Dana Cadangan Pilkada Jawa Tengah 2029
|
Kendal – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pilkada Jawa Tengah 2029 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Kendal tersebut berfokus pada evaluasi pendanaan pengawasan Pilkada 2024 serta proyeksi kebutuhan anggaran pengawasan pada pemilihan mendatang.
FGD tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan perencanaan pendanaan Pilkada melalui penyusunan Raperda Dana Cadangan. Pembahasan di Bawaslu Kendal secara khusus menyoroti tiga aspek utama, yakni evaluasi realisasi hibah pengawasan Pilkada 2024, pembagian komponen pendanaan pengawasan antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta kebutuhan pengawasan dan perlindungan bagi pengawas ad hoc.
Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, Hevy Indah Oktaria, menyampaikan sejumlah tanggapan dan pertanyaan kepada para narasumber terkait evaluasi pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 serta kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Diskusi tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai kebutuhan pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilihan.
Hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Moch. Ichwan, S.H., M.H., yang membahas realisasi hibah pengawasan Pilkada 2024 serta pembelajaran yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan anggaran pengawasan mendatang.
Sementara itu, Tietha Ernawati Suwarto, S.P., MBA, memaparkan pembagian komponen pendanaan pengawasan antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Materi tersebut membahas pembagian kebutuhan pendanaan pengawasan pada masing-masing tingkatan sebagai bagian dari penyusunan perencanaan anggaran Pilkada.
Selanjutnya, Nur Fatwah menyampaikan materi mengenai kebutuhan pengawasan dan perlindungan bagi pengawas ad hoc pada pemilihan berikutnya. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam memperhitungkan dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, Kepala Sekretariat, para Kepala Subbagian, serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Kendal.
Melalui pelaksanaan FGD ini, berbagai masukan terkait evaluasi dan proyeksi kebutuhan pendanaan pengawasan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Raperda Dana Cadangan Pilkada Jawa Tengah 2029.
Bawaslu Kabupaten Kendal berharap perencanaan dana cadangan dapat mempertimbangkan kebutuhan riil pengawasan, termasuk dukungan operasional, kesiapan kelembagaan, dan perlindungan bagi jajaran pengawas ad hoc. Perencanaan pendanaan yang tepat, proporsional, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengawasan Pilkada yang profesional, efektif, dan berintegritas.
[BK]