Bawaslu Kabupaten Kendal Ikuti Rapat Monitoring Penyusunan Renstra Tahun 2025–2029 yang Diselenggarakan Bawaslu Jateng
|
Kendal – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal mengikuti kegiatan Rapat Monitoring Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring pada Jumat (20/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin. Rapat monitoring ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan proses penyusunan dokumen Renstra Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 berjalan secara terarah, sistematis, dan selaras dengan kebijakan serta arah strategis kelembagaan Bawaslu.
Penyusunan Renstra merupakan langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan kelembagaan untuk periode lima tahun. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, sekaligus memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui kegiatan monitoring ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupaya mendorong keselarasan dan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan strategis di tingkat kabupaten/kota agar sesuai dengan arah kebijakan kelembagaan serta mampu menjawab tantangan pengawasan pemilu ke depan.
Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Kendal dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung penyusunan Renstra Tahun 2025–2029 yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan.
Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dalam mendukung terwujudnya perencanaan strategis yang terintegrasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Dengan mengikuti rapat monitoring tersebut, Bawaslu Kabupaten Kendal diharapkan dapat menyusun dokumen Renstra Tahun 2025–2029 secara optimal sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan, guna mewujudkan pengawasan pemilu yang semakin profesional, transparan, partisipatif, dan berintegritas.
[BK]