Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kendal Hadiri Festival Literasi 2026, Sinergikan Pengawasan Demokrasi dan Budaya Literasi

Kendal – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal turut menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan wawasan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui kehadiran Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, Hevy Indah Oktaria, dalam Festival Literasi Tahun 2026.

Kegiatan pelestarian budaya baca dan literasi tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Kendal. Acara ini berlangsung meriah di Pelataran Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kendal pada Sabtu (12/9/2026), yang dimulai sejak pukul 18.00 WIB hingga selesai.

Kehadiran jajaran Bawaslu dalam ekosistem literasi ini membawa pesan penting mengenai keterkaitan antara budaya membaca dengan kualitas demokrasi. Hevy Indah Oktaria menekankan bahwa kecerdasan literasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan pengawasan partisipatif yang efektif dan iklim demokrasi yang sehat di Kabupaten Kendal.

Masyarakat dengan tingkat literasi yang baik dinilai akan lebih kritis dalam menyerap informasi, mampu menangkal penyebaran berita bohong (hoax), serta menolak praktik kampanye hitam maupun politik uang. Literasi politik dan kepemiluan sangat bergantung pada minat baca masyarakat terhadap regulasi, rekam jejak, dan isu-isu strategis daerah.

Festival Literasi 2026 ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar-instansi pemerintahan, tetapi juga menjadi wadah edukatif bagi masyarakat luas. Berbagai rangkaian acara, mulai dari pameran buku, diskusi publik, hingga pementasan seni budaya, turut mewarnai pelataran Perpusda Kendal yang dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai kalangan.

Kolaborasi lintas sektoral antara Bawaslu dan Dinarpus Kendal melalui momentum festival ini diharapkan dapat terus berlanjut. Melalui penguatan budaya literasi, Kabupaten Kendal diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga melahirkan para pemilih rasional yang akan mengawal proses transisi kepemimpinan dan pembangunan daerah di masa mendatang.

[BK]