Bawaslu Kendal Gelar Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja

Kendal, 19 September 2025 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bersama mitra kerja dengan tema “Membangun Sinergi Bersama Mitra Bawaslu dalam Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu”, Jumat (19/9).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, Hevy, yang menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga sarana evaluasi kinerja pengawasan pemilu sebelumnya.

“Kami berharap acara hari ini dapat memberikan ruang untuk berbagi informasi dan melakukan evaluasi bersama terkait pengawasan pemilu selama ini. Kehadiran para narasumber dari berbagai kalangan diharapkan mampu memperkaya perspektif kita,” ujar Hevy dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran sekretariat Bawaslu yang telah menyiapkan acara dengan baik. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengawal demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.

Dalam forum ini, sejumlah narasumber hadir menyampaikan pandangan mengenai evaluasi Pemilu 2024 serta tantangan yang dihadapi pada pemilu mendatang.

Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, menegaskan bahwa terdapat dua indikator utama keberhasilan pemilu, yakni sukses penyelenggaraan yang ditandai dengan tingginya partisipasi pemilih, serta sukses hasil berupa terpilihnya partai politik maupun pasangan calon yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia juga menyoroti tantangan pemilu yang masih diwarnai praktik politik uang, hoaks, dan isu netralitas penyelenggara. “Dibutuhkan pengawasan bersama agar pemilu yang bersih dapat terealisasi dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, akademisi FISIP Universitas Diponegoro, Fitriyah, menekankan pentingnya refleksi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, terdapat sejumlah capaian positif, di antaranya peningkatan pengawasan berbasis teknologi (SIPP), meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, terjalinnya kerja sama dengan berbagai pihak, serta percepatan penyelesaian sengketa. Namun demikian, ia juga mencatat berbagai hambatan, seperti maraknya politik uang dan kampanye terselubung, disinformasi di media sosial, keterbatasan SDM dan anggaran, hingga tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Azis Subekti, menyoroti pentingnya mewujudkan pemilu beradab yang berorientasi pada kemajuan bangsa, bukan saling menjatuhkan. Ia menekankan perlunya edukasi pemilih agar menolak politik uang serta mendorong negara menghadirkan insentif dan ekosistem yang mendukung pilihan berbasis nurani dan rasionalitas. “Kerangka hukum pengawasan harus semakin diperkuat agar Bawaslu dapat menjalankan perannya secara maksimal, termasuk dukungan afirmasi sumber daya manusia dan teknologi,” jelasnya.

Dari sisi penyelenggara pemilu, Khasanudin dari KPU Kendal menegaskan bahwa Pemilu 2024 yang digelar secara serentak merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Meski masih menyisakan sejumlah catatan penting, seperti politik transaksional, lemahnya penegakan hukum, dan tantangan integritas, KPU berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional. “Hal itu tidak membuat kami takut, justru semakin memacu kami untuk memberikan kinerja terbaik,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kendal berharap dapat memperkuat kelembagaan pengawas pemilu dan mempererat sinergi dengan mitra kerja, sehingga pemilu mendatang dapat terselenggara secara lebih jujur, adil, dan berintegritas.