Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kendal Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Volume 25, Bahas Peran Strategis Pesantren dalam Pengawasan Partisipatif

Dokumentasi Zoom

Dokumentasi Bawaslu Kendal Mengikuti Literasi Pojok Pengawasan Volume 25 Secara Daring

Kendal – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 25 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Pesantren dalam Pengembangan Ekosistem Pengawasan Partisipatif” sebagai upaya memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya lingkungan pesantren, dalam pengawasan pemilu.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, dan dilanjutkan dengan arahan dari Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno. Hadir sebagai narasumber Hasan Basri, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Nasron, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pekalongan.

 

Dalam sambutannya, Muhammad Amin menekankan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat. Selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga memiliki jaringan sosial yang luas melalui kiai, santri, alumni, dan masyarakat sekitar sehingga berpotensi menjadi mitra dalam penguatan pengawasan partisipatif.

Sementara itu, Wahyudi Sutrisno menyampaikan bahwa pengawasan pemilu membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pesantren memiliki nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang sejalan dengan upaya mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

Dalam pemaparan materi, Hasan Basri menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan bentuk pengawasan yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Pesantren dinilai mampu menjadi pusat pendidikan demokrasi melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai bahaya politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran informasi bohong atau hoaks.

Senada dengan hal tersebut, Nasron memaparkan pentingnya membangun ekosistem pengawasan partisipatif dengan melibatkan pengasuh pesantren, santri, alumni, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan pengalaman Bawaslu Kota Pekalongan dalam menjalin kerja sama dengan pondok pesantren melalui kegiatan sosialisasi dan Ngaji Pengawasan sebagai bentuk pendidikan demokrasi berbasis komunitas keagamaan.

[BK]